BEBERAPA OPD PEMKAB. MADIUN TERIMA PIAGAM PENGHARGAAN HASIL KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

Penjabat (Pj) Bupati Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto membuka Rakor Peningkatan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik dan Pelatihan Bahasa Isyarat Pemerintah Kabupaten Madiun yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Madiun, di R.M. Icha Orient Tarzan, Caruban, Selasa (23/4).

Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Madiun sekaligus menyerahkan Piagam Penghargaan Hasil Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 kepada Puskesmas Mejayan dan Balerejo, Disdukcapil, Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinsos, dan Dinkes, serta penyerahan piagam penghargaan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan public kepada RSUD Dolopo, Kecamatan Dolopo dan Dinas Sosial dari Ombudsman Perwakilan Jawa Timur.

Nampak hadir, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Agus Mutaqin dan tim Bisindo dan Aksesibilitas Jawa Timur sebagai narasumber, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Madiun, Sri Diana Dewi Kusumaningrum, dengan peserta rakor datang dari OPD, Puskesmas dan RSUD.

Seusai membuka rakor, Pj Bupati Madiun mengatakan, bahwa pihaknya perlu memberi atensi terhadap peningkatan pelayanan dasar di Kabupaten Madiun, utamanya pelayanan dasar di tingkat puskesmas, pendidikan, PU, pemukiman dan kamtibmas. “Ini bagian yang harus menjadi atensi dari kita semua dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Pj. Bupati Madiun.

Terkait penghargaan, Pj Bupati Madiun mengatakan, hal itu sebuah apresiasi dari pemerintah daerah, dengan harapan dinas yang lain bergerak dalam rangka menyediakan sebuah pelayanan yang baik. “Penghargaan itu bukan sebuah tujuan, tapi sebuah apresiasi bahwa kinerja OPD tersebut sudah berjalan sesuai harapan dan tentunya tidak terpuaskan hari ini,” harapannya.

Disinggung kendala untuk menghadirkan pelayanan yang prima, Pj Bupati menjelaskan kendala itu tentu banyak, terdiri dari beberapa aspek, seperti ketersediaan SDM, Sarana Prasarana maupun dukungan pembiayaan. Untuk itu, OPD harus mampu mengidentifikasi mengenai harapan masyarakat terkait pelayanan diinginkannya.

“Ini butuh kecermatan dan pemahaman untuk digali oleh masing-masing pimpinan OPD dan jajarannya, kira-kira pelayanan seperti apa yang diinginkan masyarakat,” ungkap Pj Bupati Madiun.